Kasus Dugaan Korupsi Bupati Butur Bakal Dilaporkan di Kejati Sultra

indonesiasatu, 29 Sep 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

BUTON UTARA - Dugaan tindak pidana korupsi Bupati Buton Utara (Butur) Drs. H. Abu Hasan, M.Pd rencananya bakal dilaporkan di Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) pada Senin 30 September 2019.

Hal itu dikemukakan oleh Ketua Forum Komunikasi Lintas Pemuda dan Mahasiswa (Fokus LPM) Asra Mala Umar, SH melalui telepon selulernya kepada awak Indonesiasatu.co.id.

"Kalau masalah dugaan korupsi Bupati Butur ini kita akan laporkan di Kejati Sultra pada Senin besok," ungkapnya, Minggu malam (29/9/2019).

Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur Makassar ini juga memaparkan bahwa, merujuk dari data hasil temuan salah satu lembaga terkait, indikasi dugaan tindak pidana korupsi Bupati Buton Utara,  Drs. H. Abu Hasan, M.Pd tidak tanggung-tanggung berkisar kurang lebih Rp. 1.300.000.000,00 (1,3 miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara menganggarkan belanja hibah dalam APBD tahun 2018 sebesar Rp. 2.960.800.000,00. Dalam pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja hibah diketahui bahwa, realisasi belanja hibah kepada organisasi kepemudaan (KONI dan Pramuka) berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), serta organisasi sosial (PMI) sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga miliar rupiah), tidak didukung dengan proposal permohonan bantuan hibah maupun SK Penetapan Penerima oleh Kepala Daerah.

Diketahui, Ketua KONI Buton Utara saat ini Drs. H. Abu Hasan, M.Pd, Ketua PMI Buton Utara yakni Ramadio, SE, sedangkan Ketua DKC Pramuka Buton Utara dijabat oleh Qasim.

"Atas dasar permasalah tersebut, Bupati Butur H. Abu Hasan terindikasi menyalahgunakan kewenangannya yang diduga telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000.000,00 (Terdiri atas anggaran KONI sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ditambah dengan anggaran Pramuka senilai Rp. 300.000.000,00)," paparnya. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi:

1). Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa, "Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah".

2). Pasal 14 
a. ayat (1) menyatakan bahwa, "Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD".
b. ayat (2) menyatakan bahwa, "Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah".

3). Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa, "Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: 

a.    ayat (1) menyatakan bahwa, "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya".

b.    ayat (2) menyatakan bahwa, Pertanggungjawaban meliputi:
(1).    laporan penggunaan hibah;
(2).    surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
(3).    bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

c. ayat (3) menyatakan bahwa, "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan".

d.    ayat (4) menyatakan bahwa, "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan".

e.    Peraturan Bupati Buton Utara No. 26 Tahun 2013 tentang Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Butur. 

1). Pasal 14 yang menyatakan bahwa, "Pertanggungjawabanpemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
a.    Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
b.    Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
c.    NHPD;
d.    Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
e.    Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa".

2).    Pasal 36 ayat (5) yang menyatakan bahwa, "Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima bantuan keuangan diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban  penggunaan dana kepada kepala daerah melalui PPKD".

3).    Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pemberian subsidi, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang mengakibatkan pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dilakukan berdasarkan surat permohonan dalam bentuk proposal oleh pemohon. 

"Berdasarkan hal tersebut diatas, kami harapkan juga kepada Polda Sultra untuk mengusut tuntas indikasi tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan kewenangan Bupati Buton Utara yang mengakibatkan dugaan kerugian negara/daerah sebesar Rp. 1,3 miliar," pungkas Asra.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan pers secara resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Buton Utara. (LA) 

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu